Luhut Akui Tol Laut Banyak Kekurangan

 Sebelumnya 
BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi, mengklaim saat ini pro­gram tol laut terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah trayek, muatan hingga kapasitas.

“Kita berbahagia dengan kenaikan ini. Akan tetapi, dengan tambahan trayek yang sekarang melayani 30 trayek, tentu jumlah angkutan perlu dioptimalkan di masing-masing trayek,” kata BKS.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program tol laut, pemerintah pusat melalui kementerian, kelem­bagaan dan Pemda saling berkait, bekerja sama, bahu membahu un­tuk mensinergikan setiap tahapan pada Sitem Transportasi Nasional (Sistranas) dan Sistem Logistik Nasional (Silognas).

Baca juga : Luhut: Kita Bakal Kurangi

Eks Dirut Angkasa Pura II ini mengatakan, dengan diterbitkan­nya Perpres 2021 tentang penye­lenggaraan kewajiban layanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah (3TP), maka semua pihak memiliki tugas mensukseskan program tol laut sesuai peran masing-masing.

BKS berharap, subsidi yang diberikan terhadap layanan tol laut dapat lebih bermanfaat. Untuk itu, optimalisasi angkutan sangat diperlukan dengan muatan balik terutama dari daerah 3TP.

Direktur The National Mari­time Institute (Namarin) Siswan­to Rusdi mengatakan, muatan balik sulit dikejar dan tak akan berpengaruh signifikan.

Baca juga : BP Jamsostek Mudahkan PMI Di Malaysia Bayar Iuran

“Daerah 3TP punya produk tidak dalam skala industri, muatan balik mau dipacu kayak apa, toh angkanya juga tidak akan signifikan untuk industri di Jawa,” ujarnya.

Siswanto melihat, komoditas yang ada di daerah 3TP masih da­lam skala kecil. Jadi, mau digenjot bagaimana pun muatan baliknya tidak berdampak besar bagi in­dustri di Jawa, apalagi sampai mengurangi disparitas harga.

Dia menilai, ketimpangan tersebut disebabkan tak mera­tanya pembangunan industri terutama di wilayah timur.

Baca juga : Pengenaan Biaya di ATM Link Tak Berat, Tapi Bisa Turunkan Citra Bank BUMN

Sekadar informasi, program tol laut muncul untuk membuat kesenjangan harga barang di wilayah Indonesia Timur bisa terus diturunkan. Hal ini juga merupakan wujud penting dari Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ten­tang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.